Karimun – Pasangan calon (paslon) Bupati/Wakil Bupati, Bakti Lubis-Raja Bakhtiar (BARA) memiliki sejumlah program yang menyentuh langsung ke masyarakat.
“30 program kami sudah tercatat di KPU Karimun yang menjadi kewajiban bagi BARA ketika terpilih untuk mewujudkannya,” ujar Bakti Lubis usai menggelar silaturahmi dengan masyarakat Sungai Raya, Kecamatan Meral, Selasa 10 September 2024 sore.
Dikatakannya, program itu diantaranya pelayanan kesehatan. Seluruh masyarakat Kabupaten Karimun yang ingin berobat dimana saja, cukup menggunakan atau membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Jaminan kesehatan masyarakat kita cover 100 persen dari pemda,” ucap Bakti Lubis.
Selain itu, memberikan pelayanan pendidikan dasar (SD) dan menengah pertama (SLT) tanpa biaya bukan gratis, melalui program ‘BOSDA’ (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) yang akan menjadi program pertama di Provinsi Kepri pada umumnya.
“Masih banyak keluarga-keluarga kita yang mau mengantar anaknya ke sekolah susah, bahkan di pulau-pulau itu banyak yang tak mampu mengantar anaknya pergi ke sekolah,” tuturnya.
Kemudian yang paling penting, menyiapkan lapangan pekerjaan dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang industri.
BACA: Siap Memenangkan, Masyarakat Kabupaten Karimun Antusias Hadiri Silaturahmi Pasangan BARA
“Ini sangat penting, agar nanti bisa menjadi partner di perusahaan-perusahaan besar yang ada di Karimun. Kita wujudkan ke depan Karimun harus punya kawasan industri sendiri milik pemerintah daerah melalui BUMD nya,” tegas Bakti Lubis.
Sambungnya, juga mau merubah wajah Karimun dengan memiliki BUMD di bidang pariwisata.
“Saat ini di Karimun pariwisatanya baru satu yang menghasilkan untuk daerah, itu pun punya orang lain (swasta). Ke depan Pemda harus punya BUMD di bidang pariwisata,” katanya.
Karimun sumber PAD nya hanya dari sumber daya alam, tapi kita hanya jadi penonton. Ke depan harus memiliki BUMD di bidang pertambangan, agar bisa menjadi partner utama PT Timah dan perusahaan yang lainnya.
“Beberapa program BARA ini menjadi instrumen yang sangat penting kedepan harus diwujudkan secara serius. Tata kelola pemerintahan yang menjadi pertama, kita upayakan yang diterima honorer minimal UMK baru layak rasanya. Kalau pemerintahannya tak sehat jangan harap bermimpi yang lain-lain bisa sehat,” tutup Bakti Lubis.
