Menu

Mode Gelap
HUT RI ke-77, Polairud Polres Karimun Kibarkan Bendera Merah Putih di Pulau Terluar Indonesia Kadinkes Karimun: Covid-19 Belum Berakhir, Patuhi Prokes dan Ikut Vaksin Booster Begini Kata Bupati Karimun Soal Dualisme KNPI Update Covid-19 Karimun: Bertambah Lagi, Positif Covid-19 Tersebar di 4 Kecamatan Oknum Guru SD di Kundur Pelaku Pencabulan 5 Siswa Dinonaktifkan Terjadi Lakalantas di Karimun, Begini Penjelasan Polisi Berstatus PNS, Oknum Guru Agama yang Cabuli 5 Siswa SDN di Kundur Terancam Dipecat Oknum Guru SD di Kabupaten Karimun Cabuli 5 Siswa dengan Iming-iming Nilai Tinggi Positif Covid-19 di Karimun 6 Orang, Kadinkes: Semuanya Isoman Telah Dibuka Pendaftaran Bacalon Ketua DPD KNPI Karimun

Karimun · 26 Feb 2020 12:18 WIB

Bupati Karimun Tegaskan Penggunaan Dana Desa dan Kelurahan Harus Transparan


					Bupati Karimun, Aunur Rafiq menyampaikan sambutan saat membuka bimtek peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan se-Kabupaten Karimun, di Gedung Nasional Tanjung Balai Karimun, Rabu (26/2/2020). Perbesar

Bupati Karimun, Aunur Rafiq menyampaikan sambutan saat membuka bimtek peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan se-Kabupaten Karimun, di Gedung Nasional Tanjung Balai Karimun, Rabu (26/2/2020).

Karimun, infoterkini.co.id – Penggunaan dana desa harus transparan. Sama dengan penggunaan dana kelurahan, juga harus transparan.

Maka dari itu, Lurah dan Kepala Desa harus betul-betul memahami aturan tentang pengelolaan atau penggunaan dana tersebut dengan baik.

“Harus transparan, jangan ditutup-tutupi atau disembuyikan. Pasang dipapan pengumuman agar semuanya bisa melihat dengan jelas anggaran dan kegunaannya. Jika tidak tahu, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pendampingannya,” tegas Bupati Karimun, Aunur Rafiq, Rabu (26/2/2020).

Ketegasan itu ia sampaikan dalam sambutan saat membuka bimtek peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan se-Kabupaten Karimun, di Gedung Nasional Tanjung Balai Karimun.

Dikatakan Rafiq, alokasi dana kelurahan di Kabupaten Karimun masih sangat terbatas, meyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Berbeda dengan dana desa yang sudah masuk tahun ketujuh, yang rata-rata mencapai Rp 2,5 miliar per desa bahkan sampai Rp 2,9 miliar.

“Untuk awal dana kelurahan sebesar Rp 551 juta diluar adum untuk masing-masing kelurahan. Jika berjalan baik, akan di transfer langsung ke setiap kelurahan tidak lagi ke kecamatan,” tuturnya mengakhiri.

Alokasi dana kelurahan berdasarkan Permendgri Nomor 130 tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, dan Peraturan Bupati Karimun Nomor 46 tahun 2019 tentang petunjuk lelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Dana Kelurahan dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif dan tertibdisiplin anggaran.

Terdapat tiga tujuannya. Pertama, untuk membiayai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Kedua, untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan dan memperkecil kesenjangan pendapatan di masyarakat.

Ketiga, prinsip mengacu pada prioritas penggunaan dana kelurahan yang ditetrapkan oleh Menteri Dalam Negeri rencana kerja pemerintah
dan dituangkan dalam kecamatan.

Adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:
– Kegiatan Sarana dan Prasarana:
Pelayanan sosial dasar terdiri dari program kegiatan lengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana:
1. Lingkungan pemukiman
2. Transportasi
3. Kesehatan
4. Pendidikan dan kebudayaan
b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri:
1. Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat
2. Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan
3. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah
4. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarkatan
5. Pengelolaan kegiatan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
6. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapai bencana serta kejadian luar biasa
lainnya.

 

Penulis: NK

Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Satgas TMMD 114 Kodim 0317/TBK Selesai Bangun 9 Unit Jamban Warga Desa Parit

14 Agustus 2022 - 17:05 WIB

Adat Budaya Melayu Lingga Sambut Kapolres Baru

13 Agustus 2022 - 22:01 WIB

Neko Temui PSDKP Minta Tertibkan Kapal Ganggu Nelayan Lingga

12 Agustus 2022 - 17:17 WIB

Satgas TMMD 114 Kodim 0317/TBK Beri Penyuluhan Pertanian Kepada Warga

12 Agustus 2022 - 15:29 WIB

HUT RI ke-77, Polairud Polres Karimun Kibarkan Bendera Merah Putih di Pulau Terluar Indonesia

11 Agustus 2022 - 17:06 WIB

Tim Wasev Tinjau TMMD ke 114 Kodim 0317/TBK

11 Agustus 2022 - 16:52 WIB

Trending di Karimun