Menu

Mode Gelap
Begini Kata Bupati Karimun Soal Dualisme KNPI Update Covid-19 Karimun: Bertambah Lagi, Positif Covid-19 Tersebar di 4 Kecamatan Oknum Guru SD di Kundur Pelaku Pencabulan 5 Siswa Dinonaktifkan Terjadi Lakalantas di Karimun, Begini Penjelasan Polisi Berstatus PNS, Oknum Guru Agama yang Cabuli 5 Siswa SDN di Kundur Terancam Dipecat Oknum Guru SD di Kabupaten Karimun Cabuli 5 Siswa dengan Iming-iming Nilai Tinggi Positif Covid-19 di Karimun 6 Orang, Kadinkes: Semuanya Isoman Telah Dibuka Pendaftaran Bacalon Ketua DPD KNPI Karimun Kadispora Karimun: Hasil Popda Kepri 2022 jadi Evaluasi Untuk Perbaikan Ada Pemeliharaan PLTU, Listrik di Karimun Padam Bergilir Mulai 29 Juli 2022

Batam · 20 Feb 2020 09:07 WIB

Dinas Sosial Turunkan Pencacah untuk Validasi DTKS


					(Foto: istimewa). Perbesar

(Foto: istimewa).

Batam, infoterkini.co.id – Lurah dan Camat diminta membantu petugas pencacah kesejahteraan sosial saat verifikasi lapangan. Bantuan diperlukan karena camat dan lurah yang mengerti kondisi masyarakat. Serta bertujuan agar camat dan lurah mengetahui pembaruan data penduduk penerima bantuan sosial di wilayahnya.

“Peranan camat dan lurah penting. Tolong camat dan lurah tidak lepaskan petugas pencacah kami. Untuk di kelurahan kami turunkan satu pencacah, dan tiap kecamatan satu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK),” kata Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Leo Putra dalam rapat verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (18/2).

Leo menjelaskan, TKSK ini yang bertanggung jawab terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di setiap kecamatan.

Menurut Leo, jumlah warga penerima bantuan sosial di Kota Batam per Desember sebanyak 54.564 keluarga penerima manfaat (KPM). Pada tahun 2019 petugas sudah mencacah 20.000 KPM. Dan tahun ini kembali dicacah 20.000 KPM. Data awalnya berasal dari Kementerian Sosial.

“Validasi ini penting. Karena dari data inilah nanti seluruh program pemerintah bersumber,” tuturnya.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin mengatakan berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, data kesejahteraan sosial ini bisa diperbaiki dua kali setahun.

“Daerah diberi kewenangan untuk mendata ulang dua kali satu tahun. Bisa bertambah atau berkurang,” ujarnya.

Kebijakan pemerintah daerah khususnya seluruh pelayanan terkait bantuan sosial harus berdasarkan DTKS ini.

Melalui kegiatan verifikasi dan validasi ini diharapkan akan diperoleh DTKS yang valid. Supaya semua masyarakat yang kurang beruntung bisa terpantau oleh camat dan lurahnya.

“Lurah harus tahu apa yang dikerjakan oleh pencacah. Dan selalu memantau perkembangan data di kelurahannya masing-masing,” pesannya.

 

 

 

Sumber: MCB

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Hari Bhayangkara ke 76, Polda Kepri Tanam Ratusan Bibit Pohon

1 Juli 2022 - 15:18 WIB

Ratusan Personel Polda Kepri Naik Pangkat Periode 1 Juli 2022

30 Juni 2022 - 11:58 WIB

Kapolres Lingga Berganti

21 Juni 2022 - 21:02 WIB

Ketua Pemuda Katolik Komda Kepri Doakan Pelaksanaan Ibadah Haji 2022 Berjalan Lancar

11 Juni 2022 - 20:01 WIB

Turnamen Sepak Bola Kapolda Kepri Cup 2 Dibuka

10 Mei 2022 - 09:11 WIB

Kapolda Audiensi dan Silaturahmi Bersama Forum Pemuda Lintas Agama Provinsi Kepri

27 April 2022 - 23:08 WIB

Trending di Batam