KARIMUN, RCMNews – SD Swasta 001 PT Karimun Granite (KG) Meral Barat, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau berdiri sejak tahun 1974.
Pada 2 September 2024, terjadi alih kelola dan berunah status menjadi SD Negeri 001 Meral Barat, yang merupaka satuan pendidikan (Satdik) pemerima dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan terkareditasi A.
Jumlah peserta didik di sekolah yang dulunya (tahun 2018) di bawah naungan Yayasan Pendidikan Karimun Granite sebanyak 274 orang.
Kepala SDN 001 Meral Barat berstatus PNS, 1 guru PNS, 17 guru honorer/Non ASN, dan 5 tenaga kependidikan honorer/Non ASN.
Namun, beralihnya dari swasta menjadi negeri, masa kerja guru di sekolah tersebut dihitung dari nol kembali. Semetara masa kerja mereka rata-rata di atas 2-5 tahun, bahkan tidak sedikit yang telah mencapai 17-20 tahun.
Dengan adanya perubahan status, 22 orang guru tenaga kependidikan honorer/Non ASN di sekolah tersebut tidak terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan juga tidak bisa mengikuti seleksi PPPK karena dianggap tidak memenuhi syarat.
BACA: Ini Dia Daftar Nama Guru Honorer Karimun yang Lulus Seleksi PPPK Tahap I
Berdasarkan hal tersebut, para guru SDN 001 Meral Barat meminta keadilan ke Presiden RI Prabowo Subianto lewat surat berjudul “Kelompok Pendidik yang Terabaikan”.
“Sesegara mungkin suratnya kami kirim ke bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar salah seorang guru SDN 001 Meral Barat, Fitriawati, Selasa (11/2/2025).
Dikatakannya, surat tersebut berisi permohonan kepada Presiden agar dapat mengangkat guru honorer SDN 001 Meral Barat menjadi ASN PPPK penuh waktu.
BACA: Insentif RT-RW Periode Oktober-Desember 2024 di Kabupaten Karimun Cair
“Kami mohon kepada Presiden dapat mengangkat kami semua menjadi ASN PPPK pada tahun 2025, agar kami mendapat kejelasan status kepegawaian, dan tidak kehilangan tunjangan sertifikasi guru,” harap Fitriawati.
Ia menyampaikan, Bupati Karimun telah berkirim surat ke KemenPAN-RB tentang tindaklanjut tenaga Non ASN. Namun sampai saat ini belum mendapat jawaban dari KemenPAN-RB,.
Sambung Fitriawati, meski sejak Januari 2025 tidak menerima gaji dan sudah dirumahkan, para guru masih bertahan dan tetap bekerja seperti biasany, mengajar dan mendidik peserta didiknya.
Untuk itu dia berharap besar kepada pemerintah pusat dan daerah dapat segera memberikan solusi yang terbaik dan berkadilan terhadap kejelasan status para guru di sekolah tersebut, agar tidak merasa terjajah dan tersingkirkan secara perlahan.
“Mohon kepada bapak Presiden menyelematkan penderitaan kami, dan surat yang akan kirim dapat segera direspons. Kami ingin terus berkontribusi bagi bangsa ini tanpa dihadapkan dengan ketidakpastian atas status pekerjaan kami,” pinta Fitriawati.
