JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyayangkan banyak anggaran negara baik di pusat dan daerah yang tidak digunakan secara produktif. Menurutnya, hal ini akan semakin menjauhkan target menuju Indonesia Emas 2045.
Presiden Joko Widodo tidak bisa menyembunyikan kekesalannya saat mengetahui bahwa banyak anggaran — baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) — digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi masyarakat.
Ia mencontohkan anggaran untuk penanganan stunting. Sekitar 80 persen dari anggaran tersebut ternyata hanya dihabiskan untuk perjalanan dinas, honor dan rapat.
“Contoh, ada anggaran stunting Rp10 miliar. Coba cek, lihat betul untuk apa Rp10 miliar. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telor, susu, protein, sayuran. Coba dilihat detil, saya cek minggu lalu, di APBD Rp10 miliar untuk stunting di cek, perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat-rapat Rp3 miliar, untuk penguatan dan pengembangan bla bla bla Rp2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur gak ada sampai Rp2 miliar. Kapan stuntingnya selesai kalau caranya seperti ini?,” ungkap Jokowi ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6/2023).
Hal serupa terjadi pada anggaran sebuah daerah untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM, yang mencapai Rp2,5 miliar. Dari jumlah tersebut dilaporkan sebanyak Rp1,9 miliar dihabiskan untuk perjalanan dinas, honor serta rapat. Menurutnya, jika permasalahan ini dibiarkan maka anggaran negara akan habis dengan percuma dan tidak ada hasil yang kongkret bagi rakyat.
“Rp1,9 miliar untuk honor dan perjalanan dinas, ke situ-situ terus sudah. Itu nanti sisanya yang Rp0,6 miliar itu nanti juga masih muter-muter saja. Pemberdayaan, pengembangan istilah yang absurd, tidak kongkret. Langsung saja disebut untuk modal kerja, beli mesin produksi, untuk marketing karena kalau untuk pengembangan UMKM kan mustinya untuk itu,” katanya.
