Menu

Mode Gelap
HUT RI ke-77, Polairud Polres Karimun Kibarkan Bendera Merah Putih di Pulau Terluar Indonesia Kadinkes Karimun: Covid-19 Belum Berakhir, Patuhi Prokes dan Ikut Vaksin Booster Begini Kata Bupati Karimun Soal Dualisme KNPI Update Covid-19 Karimun: Bertambah Lagi, Positif Covid-19 Tersebar di 4 Kecamatan Oknum Guru SD di Kundur Pelaku Pencabulan 5 Siswa Dinonaktifkan Terjadi Lakalantas di Karimun, Begini Penjelasan Polisi Berstatus PNS, Oknum Guru Agama yang Cabuli 5 Siswa SDN di Kundur Terancam Dipecat Oknum Guru SD di Kabupaten Karimun Cabuli 5 Siswa dengan Iming-iming Nilai Tinggi Positif Covid-19 di Karimun 6 Orang, Kadinkes: Semuanya Isoman Telah Dibuka Pendaftaran Bacalon Ketua DPD KNPI Karimun

Kepri · 25 Feb 2020 14:46 WIB

KPK Catat Sejumlah Permasalahan Pengelolaan Aset di Kepri


					(Foto: istimewa). Perbesar

(Foto: istimewa).

Infoterkini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat masih adanya sejumlah persoalan terkait pengelolaan aset daerah di Provinsi Kepulauan Riau.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, yang dihubungi di Tanjungpinang, Senin, mengatakan, permasalahan itu disampaikan saat melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian program koordinasi supervisi pencegahan terintegrasi tahun 2019 di Kepri.

Beberapa permasalahan aset pemerintah daerah di Kepri antara lain terkait konflik kepemilikan aset antar pemda, BP Batam, dan BUMN.

“Selain itu, aspek legalitas juga sangat penting. KPK menemukan aset-aset yang bersumber dari hibah bekas BUMN, perusahaan, instansi vertikal atau dari belanja pemda, tidak memiliki bukti kepemilikan,” katanya.

Kondisi tersebut, tambahnya meningkatkan potensi penguasaan aset berupa tanah, properti maupun kendaraan dinas oleh pihak ketiga baik perorangan, yayasan ataupun perusahaan. KPK juga menemukan pelaksanaan pinjam pakai BMD atau aset pemda yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Menyikapi sejumlah persoalan tersebut, KPK mendorong seluruh pemda di Kepri untuk serius menanganinya.

“KPK akan mengawal secara cermat dan memastikan bahwa komitmen pembenahan tata kelola pemerintahan daerah se-provinsi Kepri dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan serta bebas dari intervensi yang tidak sah dari pihak manapun,” tegas Lili.

Sejumlah rencana aksi telah ditetapkan dan sudah dilakukan sejak 2019 yang akan dilanjutkan tahun ini. Di antaranya KPK akan memfasilitasi pertemuan antara pihak yang berkonflik dalam kepemilikan aset. KPK juga akan melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait regulasi dan pencatatan aset yang berasal dari hibah.

Selain itu, lanjutnya KPK juga mendorong pemda untuk melakukan penarikan aset yang dikuasai oleh pihak ketiga melalui cara-cara persuasif maupun dengan bekerja sama kepada Asdatun Kejaksaan melalui proses hukum perdata dan pidana.

Terkait perjanjian pinjam pakai aset BMD, KPK meminta pemda agar mengacu pada aturan yang berlaku dengan menertibkan administrasi pinjam pakai terutama yang sudah habis masa berlakunya.

 

 

 

Sumber: Diskominfo Kepri

Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Satgas TMMD 114 Kodim 0317/TBK Selesai Bangun 9 Unit Jamban Warga Desa Parit

14 Agustus 2022 - 17:05 WIB

Adat Budaya Melayu Lingga Sambut Kapolres Baru

13 Agustus 2022 - 22:01 WIB

Neko Temui PSDKP Minta Tertibkan Kapal Ganggu Nelayan Lingga

12 Agustus 2022 - 17:17 WIB

Satgas TMMD 114 Kodim 0317/TBK Beri Penyuluhan Pertanian Kepada Warga

12 Agustus 2022 - 15:29 WIB

HUT RI ke-77, Polairud Polres Karimun Kibarkan Bendera Merah Putih di Pulau Terluar Indonesia

11 Agustus 2022 - 17:06 WIB

Tim Wasev Tinjau TMMD ke 114 Kodim 0317/TBK

11 Agustus 2022 - 16:52 WIB

Trending di Karimun