Menu

Mode Gelap
HUT RI ke-77, Polairud Polres Karimun Kibarkan Bendera Merah Putih di Pulau Terluar Indonesia Kadinkes Karimun: Covid-19 Belum Berakhir, Patuhi Prokes dan Ikut Vaksin Booster Begini Kata Bupati Karimun Soal Dualisme KNPI Update Covid-19 Karimun: Bertambah Lagi, Positif Covid-19 Tersebar di 4 Kecamatan Oknum Guru SD di Kundur Pelaku Pencabulan 5 Siswa Dinonaktifkan Terjadi Lakalantas di Karimun, Begini Penjelasan Polisi Berstatus PNS, Oknum Guru Agama yang Cabuli 5 Siswa SDN di Kundur Terancam Dipecat Oknum Guru SD di Kabupaten Karimun Cabuli 5 Siswa dengan Iming-iming Nilai Tinggi Positif Covid-19 di Karimun 6 Orang, Kadinkes: Semuanya Isoman Telah Dibuka Pendaftaran Bacalon Ketua DPD KNPI Karimun

Batam · 18 Mar 2020 23:43 WIB

Pemko Batam Hapus Denda PBB-P2 dari Periode 1994


					Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Batam, Raja Azmansyah. (Foto: ist). Perbesar

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Batam, Raja Azmansyah. (Foto: ist).

INFOTERKINI – Pemerintah Kota Batam memberlakukan penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau denda atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Batam, Raja Azmansyah mengatakan aturan penghapusan sanksi ini dituangkan dalam Surat Keputusan Wali Kota Batam nomor KPTS.234/HK/III/2020.

“Penghapusan bunga dan/atau denda PBB-P2 ini khusus untuk periode pajak tahun 1994 sampai dengan 2019,” kata Azman di Batam Centre, Rabu (18/3).

Ia mengatakan penghapusan denda pajak ini diberikan kepada seluruh wajib pajak yang memiliki objek pajak di Kota Batam. Penghapusan denda sebesar 100 persen diberikan dengan cara membayar pokok pajak terhutang.

“Jadi wajib pajak cukup membayarkan pokok pajaknya saja, tidak pakai denda,” kata dia.

Keputusan ini, kata Azman, berlaku sejak tanggal 16 Maret 2020. Dan berakhir pada 30 Juni 2020 mendatang.

Berdasarkan data BPPRD, piutang denda PBB-P2 pada periode 1994-2019 sebesar Rp176 miliar. Sedangkan piutang pokok pajak PBB-P2 mencapai Rp450 miliar.

“Dengan adanya keputusan Wali Kota ini, kami mengimbau wajib pajak yang belum membayar PBB-P2 periode 1994-2019 agar bisa segera menyelesaikan kewajibannya. Karena pajak ini sangat bermanfaat untuk pembangunan Kota Batam,” pesannya.

Peran PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam sangat besar. Dari sembilan pajak daerah yang dipungut di Kota Batam, PBB-P2 menyumbangkan 16-20 persen pendapatan dari sektor pajak daerah.

 

 

 

Sumber: MCB

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Satgas TMMD 114 Kodim 0317/TBK Selesai Bangun 9 Unit Jamban Warga Desa Parit

14 Agustus 2022 - 17:05 WIB

Adat Budaya Melayu Lingga Sambut Kapolres Baru

13 Agustus 2022 - 22:01 WIB

Neko Temui PSDKP Minta Tertibkan Kapal Ganggu Nelayan Lingga

12 Agustus 2022 - 17:17 WIB

Satgas TMMD 114 Kodim 0317/TBK Beri Penyuluhan Pertanian Kepada Warga

12 Agustus 2022 - 15:29 WIB

HUT RI ke-77, Polairud Polres Karimun Kibarkan Bendera Merah Putih di Pulau Terluar Indonesia

11 Agustus 2022 - 17:06 WIB

Tim Wasev Tinjau TMMD ke 114 Kodim 0317/TBK

11 Agustus 2022 - 16:52 WIB

Trending di Karimun