Menu

Mode Gelap
Kadinkes Karimun: Covid-19 Belum Berakhir, Patuhi Prokes dan Ikut Vaksin Booster Begini Kata Bupati Karimun Soal Dualisme KNPI Update Covid-19 Karimun: Bertambah Lagi, Positif Covid-19 Tersebar di 4 Kecamatan Oknum Guru SD di Kundur Pelaku Pencabulan 5 Siswa Dinonaktifkan Terjadi Lakalantas di Karimun, Begini Penjelasan Polisi Berstatus PNS, Oknum Guru Agama yang Cabuli 5 Siswa SDN di Kundur Terancam Dipecat Oknum Guru SD di Kabupaten Karimun Cabuli 5 Siswa dengan Iming-iming Nilai Tinggi Positif Covid-19 di Karimun 6 Orang, Kadinkes: Semuanya Isoman Telah Dibuka Pendaftaran Bacalon Ketua DPD KNPI Karimun Kadispora Karimun: Hasil Popda Kepri 2022 jadi Evaluasi Untuk Perbaikan

Headline · 9 Jun 2022 11:12 WIB

Tenaga Honorer Akan Dihapus, Pemkab Karimun Surati Pemerintah Pusat


					Bupati Karimun, Aunur Rafiq. (Foto: ist) Perbesar

Bupati Karimun, Aunur Rafiq. (Foto: ist)

Karimun, rcmnews – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo telah resmi mengeluarkan surat edaran untuk menghapus tenaga honorer pada 28 November 2023.

Ketetapan itu tercantum dalam surat edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang diundangkan pada 31 Mei 2022.

Mengenai hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karimun sedang mengupayakan langkah-langkah kebijakan diantaranya, telah menyurati Pemerintah Pusat melalui Provinsi Kepri.

Surat yang dilanyangkan dengan nomor surat 800/BKPSDM-01/VI/1402/2022 tanggal 8 Juni 2022, perihal penyelesaian status kepegawaian Pemkab Karimun.

Hal ini disampaikan Bupati Karimun, Aunur Rafiq usai menyerahkan SK CPNS dan P3K, di halaman Kantor Bupati Karimun, Kamis (9/6/2022) pagi.

Hadir pada kesempatan itu diantatanya Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim, Sekda Karimun M Firmansyah, Asisten, Pimpinan OPD dan tenaga honorer.

Dikatakannya, pengajuan surat tersebut sebagai bentuk pembelaan agar Menteri PANRB mengambil kebijakan yang pro kepada tenaga honorer, karena mereka sudah sekian tahun mengabdi atau bekerja.

Tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun mencapai 5.000 orang.

Namun lanjutnya, surat dimaksud dengan tujuan Pemkab Karimun pada prinsipnya mendukung kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

“Apapun hasil atau keputusannya, harus kita terima,” kata Rafiq.

Dalam surat edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 tersebut juga tercantum mengenai pengangkatan Tenaga Alih Daya (outsourching) dengan status kepegawaian bukan sebagai Tenaga Honorer pada instansi tersebut.

Perihal ini berlaku dalam memenuhi kebutuhan tenaga lainnya seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan.

“Jika dilakukan outsourching tentu gajinya sesuai UMK dan berapa banyak yang harus dianggarkan lagi,” kata Bupati Karimun menanggapi.

Bupati Karimun juga meminta kepada Pemerintah Pusat dalam pembukaan formasi tenaga administrasi diperbesar.

“Tidak haya tenaga teknis, guru dan kesehatan. Tapi tenaga administrasi juga dibutuhkan untuk P3K,” tutur Rafiq.

Pada kesempatan itu Bupati menyebutkan, terkait akan penghapusan tenaga honorer ada indikasi-indikasi sengaja dilakukan.

“Dengan di rumahkan tenaga honorer akan meningkatkan kesejahteraan, dapat dukungan politik, kemudian  sisanya kami berdua mungkin bisa membangun fisik untuk kepentingan politik, jauh dari hal itu. Makanya pada apel pagi ini saya buka, bentangkan apa kondisi yang terjadi dan kondisi keuangan kita sebenarnya,” kata Rafiq mengakhiri.

Artikel ini telah dibaca 2.641 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

TMMD 114: Kodim 0317/TBK Sosialisasikan Kamtibmas Kepada Masyarakat

10 Agustus 2022 - 15:41 WIB

AKBP Fadli Agus Jabat Kapolres Lingga

10 Agustus 2022 - 15:27 WIB

Kadinkes Karimun: Covid-19 Belum Berakhir, Patuhi Prokes dan Ikut Vaksin Booster

10 Agustus 2022 - 15:03 WIB

Kadisdikpora Lingga Infaq 10 Ribu Sepatu Untuk Anak Kurang Mampu

10 Agustus 2022 - 10:14 WIB

Satgas TMMD ke 114 Karimun Kebut Penyelesaian Rehap RTLH

8 Agustus 2022 - 20:54 WIB

Tingkatkan Imunitas Polres Lingga Gelar Fun Bike dan Senam Aerobik

8 Agustus 2022 - 09:57 WIB

Trending di Kepri